POTENSI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN BERSERTIFIKAT DI KALIMANTAN UTARA

09 Januari 2018| Super Administrator| Tags:

Panen Produk Hidroponik di Kelompok Tani Hidroponik Sakura Kota Tarakan, Disaksikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Keamanan pangan telah menjadi perhatian penting bagi dunia internasional. Terjadinya kasus pangan di suatu negara akan menjadi isu global dengan semakin cepatnya arus informasi. Beberapa krisis keamanan pangan yang terjadi dalam dekade terakhir, dengan jelas menempatkan posisi keamanan pangan menjadi perhatian serius karena adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan suatu negara serta dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi.

Berbagai kasus seperti kontaminasi bakteri pada pangan segar asal pertanian yang terjadi di Eropa tahun 2011, serta kejadian tahun lalu kontaminasi bakteri pada apel asal Amerika Serikat seyogyanya dapat menjadi pelajaran bagi kita betapa kerugian yang didapatkan oleh suatu negara akibat kejadian ini sangat besar. Untuk produk Indonesia, kita masih dihadapkan pada kasus penolakan produk pala di Uni Eropa karena terdeteksinya cemaran aflatoksin. Meskipun kasus penolakan ini hanya sekitar 2 % dari total ekspor pala Indonesia, namun apabila dinilai dengan uang angkanya mencapai milyaran Rupiah. Hal ini tentu saja suatu kerugian yang besar.

Sesuai perkembangan zaman, keamanan pangan terus berkembang. Standar, regulasi dan persyaratan keamanan pangan menjadi semakin ketat. Tentunya pengawasan keamanan pangan tidak hanya berfokus pada pengawasan pangan impor saja, namun juga pada pengawasan pangan dalam negeri. Hasil pengawasan keamanan pangan diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas, keamanan dan daya saing produk pangan dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran pangan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 ayat (5) yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

Sebagai provinsi bungsu di republik ini, Kalimantan Utara memiliki tantangan yang sangat besar di bidang pengawasan peredaran bahan makanan, baik yang olahan maupun bahan pangan segar. Penataan regulasi dan aparat sebagai rambu-rambu dan pelaksanan regulasi masih menjadi permasalahan terbesar dalam hal pengawasan keamanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Dari undang-undang tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan keamanan pangan di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi ini memiliki luas sebesar 75.467,7 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 618.208 jiwa (2014), dengan aparat yang sangat terbatas bertugas mengawasi peredaran makanan di Kalimantan Utara masih belum ideal jika dibandingkan dengan cakupan wilayah Kalimantan Utara yang sangat luas sehingga perlu adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, baik regulasi khusus maupun penambahan aparat pengawasan keamanan pangan di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Utara. Penambahan petugas masih tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga perlu adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Status Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia mengakibatkan semakin tinggi resiko pemasukan bahan pangan ilegal dari negara tetangga tersebut. Hal ini disebabkan dari topografi wilayahnya yang memliki banyak aliran sungai yang yang terhubung langsung dengan wilayah Malaysia. Lembaga-lembaga resmi pemerintah yang mengawasi peredaran makanan di Kalimantan Utara baik makanan jadi atau olahan maupun makanan segar masih berkutat di Pos Pengawas Obat dan Makanan (Pos POM) Kota Tarakan, Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Kota Tarakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara, serta Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

OKKP-D Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan regulasi pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan, 2) melakukan uji mutu, residu pestisida dan kontaminan bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, 3) mensosialisasikan standar mutu dan keamanan pangan, 4) melakukan pelatihan pengawasan mutu dan keamanan pangan; 5) melakukan monitoring berkala tentang mutu dan keamanan pangan yang berada di pasar ataupun yang siap diekspor; dan 6) melaksankan sertifikasi dan pelabelan Prima di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas ini tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.367/2017 tentang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

Kegiatan pengawasan keamanan pangan masih dilaksanakan sebatas pada saat mendekati hari-hari besar keagamaan, yaitu pengawasan langsung dengan pengambilan contoh pangan segar asal tumbuhan di pasar-pasar tradisional menjelang Idhul Fitri, Idhul Adha dan Hari Natal. Hal ini ini dilaksanakan, karena pada saat mendekati hari besar keagamaan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat tajam. Pengawasan difokuskan pada pemeriksaan kandungan residu pestisida yang biasanya terdapat pada sayuran segar menggunakan Rapid Test Kit (alat penguji dengan cepat) dan apabila diperlukan dapat diuji pada laboratorium penguji bahan makanan yang tersertifikasi.

Salah satu fungsi OKKP-D Provinsi Kalimantan Utara adalah memberikan Sertifikat Prima pada produk hasil usaha tani yang diusahakan dan diajukan oleh kelompok tani atau pengusaha yang bergerak di bidang pertanian secara individual. Sertifikasi ini menandakan bahwa bahwa produk yang memiliki sertifikasi Prima dijamin keamanannya saat dikonsumsi. Sertifikasi yang bisa diterbitkan oleh OKKP-D adalah  sertifikasi Prima 2 dan Prima 3, sedangkan Prima 1 menjadi tugas OKKP Pusat di bawah naungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sertifikasi Prima 3 dapat diterbitkan apabila memenuhi aspek-aspek keamanan pangan, Prima 2 aspek-aspek yang harus dipenuhi adalah keamanan pangan dan mutu pangan. Sedangkan Prima 1 aspek yang harus dipenuhi adalah keamanan pangan, mutu pangan, aman bagi lingkungan dan memiliki pengaruh pada kehidupan sosial di sekitar areal usaha tani.

Pangan segar asal tumbuhan yang telah memiliki sertifikat Prima 2 dan Prima 3 diharapkan dapat menambah nilai jual dan meningkatnya penilaian konsumen terhadap kualitas produk sehingga dapat menembus pasar modern, supermarket besar, rumah sakit dan restoran dan konsumen dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Sertifikat Prima 1 bermanfaat saat produsen pangan segar asal tumbuhan memenuhi syarat administrasi untuk mengajukan dokumen ekspor produk mereka.

Potensi pasar terbesar bagi pangan segar asal tumbuhan bersertifikat Prima 2 dan Prima 3 di Provinsi Kalimantan Utara adalah di Kota Tarakan. Hal ini disebabkan oleh status Kota Tarakan yang berstatus sebagai kota jasa dan salah satu pintu masuk utama Provinsi Kalimantan Utara melalui bandara Internasional Juwata sehingga tersebar hotel berbintang. Selain hotel berbintang, di Kota Tarakan juga banyak tersebar restoran dan rumah makan yang memiliki standar tinggi pada proses pemilihan bahan makanan segar sebagai bahan masakan.

Dengan demikian jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat. Keamanan pangan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan informasi tentang keamanan pangan yang semakin mudah diakses. Betapapun tinggi nilai gizi suatu bahan pangan atau makanan, penampilannya baik, juga lezat rasanya, tetapi bila tidak aman, maka makanan tersebut tidak ada nilainya lagi.

*) Penulis adalah Penyuluh Pertanian Pertama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Tinggalkan Komentar